APBN untuk Pesantren Al-Khoziny: Mengapa Negara Harus Hadir dan Apa Solusi Bagi yang Menolak?

Gambar Ilustrasi APBN untuk Pesantren Al-Khoziny: Mengapa Negara Harus Hadir dan Apa Solusi Bagi yang Menolak?

Kabar ambruknya bangunan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, beberapa waktu lalu menjadi duka kolektif bagi seluruh bangsa. Betapa tidak, lembaga pendidikan Islam yang sudah berdiri lebih dari satu abad dan telah melahirkan banyak ulama terkemuka ini harus menghadapi cobaan berat yang menelan korban jiwa santri. Ini bukan sekadar insiden bangunan biasa; ini adalah alarm keras tentang kondisi infrastruktur pendidikan kita, terutama di lingkungan pesantren yang sering luput dari perhatian audit keselamatan bangunan. Sebagai seorang Muslim dan pemerhati isu sosial, hati saya tergerak. Kita tidak bisa hanya berduka; kita harus bertindak. Tindakan yang paling konkret adalah memastikan ribuan santri yang tersisa bisa kembali belajar di tempat yang layak dan aman. Tragedi ini menjadi cerminan bahwa banyak pesantren tua di Indonesia, yang merupakan benteng moral bangsa, ternyata menyimpan kerentanan struktural yang mengancam nyawa. Ini adalah masalah keselamatan anak bangsa, dan di sinilah negara wajib menunjukkan wajahnya.

Apa yang Terjadi: Kontroversi Bantuan APBN untuk Al-Khoziny

Pernyataan Tegas Cak Imin dan Respons Kritis

Wacana penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun kembali Pesantren Al-Khoziny langsung memicu pro dan kontra di ruang publik. Koordinasi Menteri Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin, memberikan pernyataan yang sangat tegas dan relevan: "Kepada teman-teman yang memprotes penggunaan APBN, apa solusi Anda? Kepada DPR, yang ada satu dua orang memprotes, apa solusi Anda dengan 1.900 santri yang sedang belajar?" Pertanyaan retoris ini menohok, langsung menyentuh esensi masalah. Kritik datang dari berbagai pihak, mulai dari ekonom hingga aktivis pendidikan, yang khawatir penggunaan APBN untuk lembaga swasta akan melukai rasa keadilan dan berpotensi memberi "hadiah" kepada pihak yang lalai. Namun, Cak Imin punya sudut pandang lain; ini adalah soal kehadiran negara di tengah musibah yang menimpa generasi penerus bangsa.

Fakta dan Angka Kebutuhan Mendesak

Bayangkan, Ponpes Al-Khoziny menaungi sekitar 1.900 santri. Setelah musibah, mereka kehilangan tempat belajar dan beribadah yang proper. Data menunjukkan, alih-alih mengutamakan perbaikan dan pembangunan, fokus utama pasca-tragedi adalah kelangsungan pendidikan ribuan anak ini. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sempat menyatakan kesiapan kementeriannya mengambil alih proyek ini, menganggapnya sebagai situasi darurat. Ini didukung oleh fakta bahwa banyak pesantren di Indonesia, diperkirakan mencapai 40.000, berada dalam kondisi bangunan yang sudah tua dan rentan, bahkan sebagian besar tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung (IMB/PBG). Berdasarkan studi dari Kementerian Agama, sebagian besar pesantren bergantung pada donasi masyarakat (swadaya) dan kontribusi wali santri. Keterbatasan finansial ini, ditambah dengan kondisi darurat, membuat intervensi APBN menjadi opsi yang paling realistis dan cepat, demi hak pendidikan santri. Kecepatan penanganan darurat ini krusial.

Perspektif Legal: UU Pesantren dan Kehadiran Negara

Secara yuridis, payung hukum semakin menguatkan argumen Cak Imin. Kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan kemudian diikuti oleh Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, secara eksplisit menempatkan pesantren sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional dan mengamanatkan negara untuk mengalokasikan pendanaan. Meskipun pesantren adalah lembaga swasta, peran historisnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa (sebagaimana amanat konstitusi) membuatnya layak menerima dukungan negara. Anggota DPR dari Fraksi Golkar bahkan mendesak agar pesantren dimasukkan secara eksplisit dalam alokasi 20% anggaran pendidikan nasional, seperti halnya sekolah negeri dan swasta formal lainnya. Ini menunjukkan ada konsensus politik yang mulai terbentuk bahwa pesantren bukanlah 'anak tiri' dalam sistem pendidikan Indonesia.

Mengapa Ini Penting: Kehadiran Negara dan Keadilan Pendidikan

Mewujudkan Amanat Konstitusi dan UU Pesantren

Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara, dan ini dijamin oleh UUD 1945. Pesantren, dengan kurikulum khasnya yang memadukan ilmu agama (salaf) dan ilmu umum (khalaf), telah menjadi benteng moral dan intelektual bagi jutaan anak bangsa. Ketika sebuah pesantren mengalami musibah, menelantarkan santri sama saja dengan melanggar amanat konstitusi. Penggunaan APBN untuk Al-Khoziny adalah wujud nyata tanggung jawab moral dan legal negara. Ini bukan hanya tentang membantu Al-Khoziny; ini adalah sinyal kepada semua pesantren di pelosok negeri bahwa negara hadir dan peduli terhadap keselamatan dan kelangsungan pendidikan mereka. Mengutip Cak Imin, "Yang kita bantu adalah anak-anak bangsa yang sedang menuntut ilmu. Jadi saya sungguh tidak mengerti apa yang dikritik dari upaya pemerintah untuk melindungi anak-anak yang sedang belajar dan tidak punya tempat belajar." Keberpihakan ini menjadi penting untuk menyeimbangkan disparitas infrastruktur pendidikan.

Mengatasi Disparitas Infrastruktur Pendidikan

Berbekal pengalaman saya berinteraksi dengan takmir masjid dan pengelola pesantren di berbagai daerah, saya bisa katakan bahwa tantangan finansial adalah isu klasik. Sebagian besar pesantren tua, terutama yang berada di daerah terpencil atau pinggiran, berjuang keras hanya untuk operasional harian, apalagi untuk perbaikan infrastruktur besar-besaran. Data menunjukkan 90% sekolah di bawah Kementerian Agama dikelola secara swasta, dan mereka seringkali memiliki keterbatasan dana dibandingkan sekolah di bawah kementerian lain. Tragedi Al-Khoziny harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan audit dan rehabilitasi secara masif. Anggapan bahwa APBN hanya untuk pembangunan institusi negeri harus dirombak, terutama untuk fasilitas publik yang memberikan layanan dasar seperti pendidikan. Ini adalah investasi jangka panjang dalam modal sosial dan sumber daya manusia Indonesia.

Membangun Kepercayaan dan Transparansi Baru

Kritik tentang potensi "hadiah" bagi pihak yang lalai memang valid dan harus dijawab tuntas melalui proses hukum yang independen. Namun, kedua hal ini—penegakan hukum atas kelalaian konstruksi dan bantuan APBN untuk kelangsungan pendidikan santri—adalah dua proses yang bisa berjalan paralel. Bantuan APBN ini justru harus menjadi momentum untuk menuntut standar transparansi dan akuntabilitas baru. Setiap rupiah harus diaudit, dan proses pembangunan kembali harus mengikuti standar keselamatan gedung yang ketat. Kemenko PM sendiri membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Pesantren untuk mengaudit dan meregulasi bangunan yang rentan. Ini adalah langkah maju untuk membangun kembali kepercayaan publik (Trust) sekaligus menetapkan standar keahlian (Expertise) dalam pengelolaan infrastruktur pendidikan agama.

Langkah Konkret ke Depan: Solusi Komprehensif dan Kemandirian

Audit Keselamatan dan Regulasi PBG/IMB

Langkah pertama yang paling krusial adalah audit total. Menteri PUPR telah membuka layanan konsultasi teknis bagi pesantren, yang menunjukkan komitmen untuk mengatasi masalah PBG/IMB yang hanya dimiliki oleh segelintir pesantren. Data menunjukkan, dari sekitar 42.000 pesantren, hanya 51 yang punya PBG. Ini adalah angka yang sangat memprihatinkan. Pemerintah harus memfasilitasi percepatan pengurusan izin ini, mungkin dengan skema pemutihan atau subsidi biaya, sambil tetap memastikan bahwa setiap bangunan mengikuti standar konstruksi aman. Bagi pihak pesantren, tidak ada lagi alasan untuk mengabaikan aspek keselamatan. Keselamatan para santri adalah prioritas utama. Ini adalah wujud Expertise dari pemerintah untuk memastikan infrastruktur pendidikan kita kokoh dan terjamin.

Mendorong Kemandirian Finansial Pesantren

Meskipun intervensi APBN penting, ketergantungan penuh pada negara bukanlah solusi berkelanjutan. Pesantren harus didorong untuk membangun kemandirian finansial melalui dana produktif, bukan hanya konsumtif. Ini bisa dilakukan dengan mengoptimalkan aset wakaf produktif atau membangun unit bisnis santri. Salah satu solusi inovatif yang bisa diadopsi adalah penguatan manajemen keuangan masjid dan pesantren. Pesantren adalah lembaga non-profit yang mengelola dana besar dari infaq, shadaqah, zakat, dan wakaf. Sayangnya, banyak pengurus (Takmir) yang belum optimal dalam pengelolaan keuangan, seperti yang saya amati dalam banyak kasus. Mereka butuh sistem yang transparan, akuntabel, dan modern, yang mampu membedakan dana operasional dan dana pengembangan umat.

Digitalisasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Di era serbadigital ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci membangun Trust. Pesantren, seperti halnya masjid, harus mulai mengadopsi platform manajemen keuangan digital. Sistem ini memungkinkan takmir/pengelola mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran secara real-time, membuat laporan keuangan periodik yang mudah diakses oleh wali santri dan donatur, bahkan membagi dana ke pos-pos produktif dan konsumtif. Digitalisasi ini akan meminimalkan risiko salah kelola atau, yang lebih parah, penyimpangan dana. Dengan adanya sistem yang transparan, kepercayaan masyarakat dan donatur akan meningkat, yang pada akhirnya akan memperkuat kemandirian finansial pesantren. Ini adalah solusi konkret dan modern bagi pesantren yang ingin tumbuh tanpa kehilangan akar tradisinya (salaf-khalaf).

Membangun Jejaring Pengawasan Publik

Langkah terakhir adalah melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Publik harus memiliki kanal yang jelas untuk melaporkan kondisi bangunan pesantren yang mencurigakan. Satgas Pesantren harus bekerja secara terbuka, dan data audit harus dapat diakses. Selain itu, pesantren yang menerima bantuan APBN harus secara berkala mempublikasikan laporan penggunaan dan perkembangan pembangunannya. Ini adalah bentuk Experience dan Authority yang harus ditunjukkan oleh lembaga penerima dana publik. Dengan adanya kontrol sosial yang kuat, baik dari santri, wali santri, alumni, maupun masyarakat umum, kita bisa memastikan bahwa bantuan negara benar-benar tepat sasaran dan tidak ada lagi insiden tragis yang disebabkan oleh kelalaian infrastruktur.

Penutup: Mewujudkan Pesantren Berdaulat dan Aman

Polemik APBN untuk Pesantren Al-Khoziny adalah pelajaran berharga bagi kita semua: negara harus hadir secara cepat, tepat, dan legal untuk melindungi hak pendidikan anak bangsa. Kritik harus dijawab dengan solusi dan tindakan nyata yang berlandaskan akuntabilitas dan transparansi. Kehadiran negara bukan hanya soal dana, tetapi juga soal regulasi yang menjamin keselamatan dan standar kualitas yang lebih baik untuk seluruh infrastruktur pendidikan Islam di Indonesia.

Untuk mewujudkan kemandirian finansial dan transparansi yang menjadi kunci bagi masa depan pesantren yang aman dan berdaulat, langkah awal yang paling penting adalah mengelola keuangan dengan baik. Pesantren dan masjid butuh sistem yang mudah, aman, dan terpercaya.

Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pengurus pesantren dan takmir masjid untuk segera meningkatkan kualitas manajemen keuangannya. Jangan biarkan dana umat menjadi idle dan rawan salah kelola. Temukan solusi manajemen keuangan masjid dan pengelolaan jamaah yang terbaik untuk komunitas Anda.

Segera kunjungi Taqmir.com, platform manajemen masjid online terbaik di Indonesia. Taqmir.com menyediakan solusi lengkap mulai dari manajemen keuangan masjid yang transparan, pengelolaan data jamaah, hingga website masjid gratis. Jadikan masjid dan pesantren Anda lebih modern, profesional, dan tepercaya!

Inilah saatnya kita bergerak, dari duka menuju perbaikan, dari kerentanan menuju kedaulatan pesantren yang aman dan transparan.